WAKAJATI SULUT BUKA KEGIATAN IMPLEMENTASI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI NON ASN DAN APARATUR DESA KOTA/KABUPATEN SE-SULUT

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Wakajati Sulut) Albina Dita Prawitaningsih, SH, MH, secara resmi membuka  kegiatan Implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Non ASN dan Aparatur Desa pada Pemerintah Kota/Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (2/10/2019) yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakajati Sulut didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Jurist Precisely Sitepu, SH,MH, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Sulut Ir. Erni Tumondow, MSi dan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sulut Hendrayanto.

Kegiatan ini dilaksanakan di Swissbell Hotel Manado dan diikuti oleh pejabat pada Provinsi Sulut dan Kabupaten/Kota se-Sulut yang terdiri dari Para Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Para Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Para Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Para Kadis  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Para Kasi di Bidang Datun Kejati Sulut dan para Kasi Datun Kejari se-Sulut.

Dalam sambutannya Wakajati Sulut Albina Dita Prawitaningsih, SH, MH mengatakan bahwa materi yang disajikan dalam kegiatan ini ditujukan untuk menyelesaikan potensi permasalahan di bidang Jaminan sosial yang mungkin timbul bagi non ASN dan perangkat desa pada pemerintah Provinsi se-Sulawesi Utara. Dengan adanya pendampingan hukum bagi prinsipal BPJS Ketenagakerjaan di luar pengadilan, Kejaksaan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dapat mengambil perannya agar implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Non ASN dan Aparatur Desa dapat dilaksanakan tepat guna, tepat sasaran dan terhindar dari potensi permasalahan yang mungkin terjadi pada pemerintah daerah se-Provinsi Sulut.

Bahwa sebelum dibuka oleh Wakajati Sulut, didahului dengan sambutan dari Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sulut Hendrayanto dan Kadisnakertrans Sulut Ir. Erni Tumondow, MSi yang antara lain disampaikan oleh Hendrayanto bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah provinsi bagi kesejahteraan pekerja di daerah ini. Menurutnya walaupun saat ini masih ada beberapa kabupten/kota yang belum memberikan perlindungan kepada tenaga non ASN dan aparatur desa “harapan kami melalui kerjasama dan kolaborasi bersama Kejati Sulut dan pemerintah daerah, kita dapat saling mendukung agar seluruh pekerja terlindungi dari berbagai resiko dalam pekerjaan”ujar Hendrayanto.

Pada kesempatan yang sama Kadisnakertrans Sulut Ir. Erni Tumondow, MSi mengatakan bahwa program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagI non ASN dan aparatur desa menjadi fokus bagi Pemprov Sulut dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat pekerja di daerah ini.”Kepedulian ini dibuktikan melalui surat edaran dan regulasi dalam bentuk peraturan gubernur yang diusulkan ke seluruh perangkat desa. Kemudian ada juga surat edaran terkait kepesertaan non ASN di lembaga-lembaga tinggi dan perguruan tinggi,” ungkap Erni.

Dalam perkembangannya, menurut Erni hingga saat ini terjadi akselerasi yang cukup baik, terlihat dari mulai banyaknya kabupaten/kota yang memberikan perlindungan bagi tenaga ASN dan aparatur desa disejumlah kabupaten/kota, kata Erni sudah mulai melaksanakan perlindungan yang serius kepada masyarakatnya. Contohnya di lingkungan  Pemprov Sulut, seluruh tenaga non ASN sudah diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Erni.

Selesai pembukaan oleh Wakajati Sulut, dilanjutkan dengan diskusi panel mengenai penguatan Jaminan Sosial bagi Non ASN dan perangkat antara BPJS Ketenagakerjaan Sulut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sulut.

Click to view slideshow.