PENANDATANGAN MoU ANTARA KAJATI SULUT DENGAN KAKANWIL BPN PROVINSI SULUT

Menindaklanjuti perjanjian kerjasama (MoU) antara Jaksa Agung R.I Burhanuddin dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil pada Rakernas Kementerian ATR/BPN tanggal 21 Januari 2020 di Jakarta, pada hari ini, Selasa (11/02/2020) bertempat di Aula Sam Ratulangi Lt.4 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) pukul 09.00 WITA, telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) Pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan asset  di bidang Agraria / Pertanahan dan Tata Ruang antara Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut Andi Muh Iqbal Arief, SH.MH dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulut Freddy Kolintama, ST.M.Si dan dilanjutkan penandatanganan MoU antara Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Sulut dengan Kepala Kantor Pertanahan (Kakanta) Kabupaten/Kota se-Sulut.

Proses penandatangan MoU tersebut dihadiri oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulut, A. Dita Prawitaningsih, SH,MH, para Asisten, Kabag TU, Para Koordinator, para Kajari se-Sulut, Para Kasi di Bidang Datun Kejati Sulut dan para Kasi Datun Kejari se-Sulut. Sedangkan dari pihak Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulut dihadiri Kakanta se-Sulut dan jajarannya.

Dalam sambutannya Kajati Sulut mengatakan bahwa sebagaimana di ketahui bahwa di dalam pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I di sebutkan “ Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah”.

Berkaitan dengan tugas Kejaksaan tersebut, Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD, termasuk dalam hal ini pihak Kanwil BPN Provinsi Sulut dan kantor BPN Kabupaten/Kota se-Sulut diharapkan terjalin komunikasi yang transparan sehingga jika terdapat masalah Perdata dan Tata Usaha Negara dapat mencarikan solusi terbaik dengan cara non litigasi maupun cara litigasi.

Kajati juga mengapresiasi kinerja BPN Provinsi Sulut dalam proses sertifikasi tanah yang berdampak baik secara langsung kepada masyarakat, selanjutnya kerjasama antara Kejaksaan dan Pertanahan dapat berjalan baik dan mampu meningkatkan target pemerintah dalam proses sertifikasi tanah nasional terutama di Sulut.

Dalam sambutannya Kakanwil BPN Provinsi Sulut Freddy Kolintama, ST.M.Si mengucapkan terima kasih kepada Kajati Sulut dan jajarannya yang sudah bersedia untuk bekerjasama.

Selanjutnya dikatakan bahwa maksud dan tujuan diadakan perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman dalam rangka kerjasama di bidang Agraria/pertanahan dan tata ruang guna meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam penanganan kasus Agraria/pertanahan dan tata ruang dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan asset, penanganan masalah hukum, serta pengamanan pembangunan strategis di bidang Pertanahan dan tata Ruang.

Click to view slideshow.