KAJATI SULUT PIMPIN RAPAT STAF A YANG MEMBAHAS KEBIJAKAN YANG AKAN DIAMBIL TERKAIT COVID-19

Dalam masa Pendemi Virus Corona (COVID-19) ini, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kajati Sulut) Andi Muh Iqbal Arief, SH.MH didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Raimel Jesaja, SH.MH memimpin Rapat Staf A membahas Kebijakan yang akan diambil sehubungan dengan merebaknya Covid-19 di Sulawesi Utara, Rabu (10/6/2020) sekitar pukul 10.00 WITA.

Rapat staf yang dilaksanakan di Aula Sam Ratulangi Lt.4 Kejaksaan Tinggi Sulut tersebut di hadiri Kajati Sulut, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, Para Asisten, Kabag TU, Para Koordinator dan para Kasi di Bidang Teknis.

Dalam Rapat Staf A tersebut, semua yang hadir diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, saran, masukan dan tanggapan yang berkaitan dengan bidang tugasnya masing-masing, yaitu Bidang Pembinaan, Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum), Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Bidang Pengawasan, Bagian Tata Usaha dan Kesimpulan terakhir oleh Pimpinan yaitu Kajati Sulut dan Wakajati Sulut.

Permasalahan yang dibahas, diantaranya :

  • Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan yang sebelumnya pegawai dapat menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home) dengan adanya Surat Edaran tentang Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan RI dalam Tatanan Normal Baru maka Pegawai Kejaksaan wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja termasuk mentaati ketentuan di bidang kepegawaian, maka disimpulkan Pegawai Kejati Sulut melakukan penyesuaian sistem kerja secara fleksibel seperti yang selama ini dilaksanakan yaitu bekerja di kantor (work from office) dan bekerja dari rumah  (work from home) menginggat keadaan di Sulut yang meningkat Covid-19 dan belum diterapkannya PSBB.
  • Untuk penanganan perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus tetap menerapkan system Virtual dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Pengadilan,  Rutan/Lapas dan lain-lain.
  • Untuk Bidang Intelijen dan Datun tetap mendampingi dan memantau proses refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) sesuai Instruksi Jaksa Agung RI
  • Selain itu, upaya pencapaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)  dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) tetap disempurnakan khususnya 4 (empat) Kejaksaan Negeri (Kejari) yang telah di usulkan oleh Kejati Sulut untuk WBK, yaitu Kejari Manado, Kejari Minahasa Utara, Kejari Minahasa Selatan dan Kejari Kepulauan Talaud sedangkan untuk WBBM adalah Kejari Tomohon dan Kejari Kepulauan Sangihe. Dalam waktu dekat akan memaparkan hasil penyempurnaannya ke Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI dan Kemenpan RB.

Click to view slideshow.